Alfin Miftahul Khairi*

Agama dan politik seakan menjadi pasangan serasi akhir-akhir ini. Semua tenaga, pikiran terkuras jika membincangkan hal tentang keduanya. Pro-kontra bemunculan tak henti-henti, ulama dan ustaz baru saling memberikan klarifikasi, dan elite politik tetap mendominasi. Namanya pasangan serasi, semua terlihat seksi.

Bukan tanpa alasan saya menulis judul di atas. Apa yang terjadi di India belakangan ini layak dicermati. Terutama tentang sentimen agama dan politik identitas yang menguat ke permukaan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di India, kekuatan politik yang muncul mewakili agama tertentu dan menganggap agama lainnya hanya pelengkap saja.

Pada 2014 silam, Partai Bharatiya keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum India. Partai nasionalis Hindu tersebut berafiliasi dengan organisasi Hindu bernama Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Organisasi yang membesarkan Perdana Menteri Narendra Modi. Menjadi partai pemenang otomatis mengantarkan para tokoh senior RSS duduk manis di tumpuk kepemimpinan pemerintahan Kabinet Narendra Modi.

Menjadi partai penguasa pemerintahan, menambah keyakinan para aktivis RSS melancarkan misinya menjadikan India sebagai negara Hindu. Seperti yang dikatakan oleh Rajeshwar, aktivis RSS, “Kita akan membersihkan seluruh masyarakat Hindu. Kita tak akan membiarkan konspirasi gereja maupun masjid berhasil di tanah Bharat (sebutan lain India),” dikutip Hindustan Times, “Gelombang Hindu baru saja dimulai. Dalam sepuluh tahun, kita akan menjadikan semua muslim dan umat Kristen di India sebagai pemeluk Hindu.” lanjutnya.

Semangat RSS mewujudkan misinya bak api yang terus menyala. Di Desa Asroi, Aligarh, Negara Bagian Uttar Pradesh, Rajeshwar telah berhasil membelokkan keyakinan 72 umat Kristiani. Ketua RSS, Mohan Bhagwat, menegaskan kembali di muka para aktivis organisasi itu “Seperti halnya mereka yang tinggal di Inggris adalah orang Inggris, mereka yang tinggal di Jerman adalah orang Jerman, maka mereka yang tinggal di Hindustan adalah orang-orang Hindus.”

Hubungan warga muslim dan umat Hindu sudah berlangsung panas sejak India merdeka 67 tahun silam. Bangladesh dan Pakistan adalah contoh konkrit negara yang mayoritas warganya berasal dari umat muslim India. Bagi yang memilih bertahan di negara asalnya, India, mereka berulangkali terlibat konflik dengan umat Hindu di sana.

Seperti yang diberitakan x.detik.com (2019), pada September 2013 lalu, ratusan warga muslim terpaksa mengungsi setelah kampung mereka di Muzaffarnagar, Negara Bagian Uttar Pradesh, diamuk sekelompok pemuda Hindu. “Rumah kami dibakar dan delapan orang terbunuh,” kata Rahisha Begum, kala itu. Dia dan keluarganya terpaksa mengungsi ke kota Shapar. Selama beberapa pekan, Muzaffarnagar ‘membara’, 49 orang dari kedua kelompok tewas dan ratusan orang terluka.

Dari penjabaran di atas, sentimen agama dan politik identitas menjadi primadona di India. Kekuasaan yang didapat melalui jalur tersebut. Meski nyawa rakyat taruhannya. Bagaimana dengan di Indonesia?
Menurut penelitian EIU (2019), politik identitas pelan atau lambat akan mejadi batu sandungan siapa pun pemimpin di negeri ini. Awal mula politik identitas menjadi isu nasional menemui jalur ‘tol’nya waktu Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 yang memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Penahanan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak membuat isu ini meredup, malah sebaliknya. Tambah cetar membahana.

Politikus melihat peluang yang sangat menjanjikan ini. Narasi bahwa umat Islam tertindas, kriminalisasi ulama (saya pribadi perlu melihat definisi ulang terkait makna ulama), PKI akan bangkit kembali ditambah gencarnya hoax di media, menjadikan rakyat di grass root tersulut juga. Apapun masalahnya, yang salah hanya satu orang, Presiden RI.

Hancur sudah apa yang dibanggakan oleh Alfred Stephen (2000), ilmuwan di bidang komparasi politik dari Columbia University Amerika Serikat, tentang teorinya twin tolerations (toleransi kembar). Ia beranggapan bahwa saat negara lain belum maksimal menjalankan proses demokrasi, Indonesia selangkah lebih maju. Posisi negara dan agama di Indonesia tidak berseberangan, tapi beriringan dan saling menguatkan.
Pancasila menjadi benteng terakhir dari ancaman kericuhan dan kekisruhan yang ada di negara tercinta, Indonesia. Menguatnya sentimen agama dan politik identitas menjadi ancaman terbaru keutuhan rakyat Indonesia saat ini. Meski bukan yang pertama mengancam kedaulatan RI. Semoga rakyat Indonesia sadar bahwa keutuhan dan perdamaian adalah yang hal yang paling utama. Apapun suku, ras, golongan dan agamanya kita tetap satu, Indonesia.

*Aktif mengajar di jurusan Bimbingan Konseling Islam, IAIN Surakarta.

 1,151 total views,  2 views today