Islamsantun.org. NU dan perjuangan kelas adalah tema yang sangat asing. Baik kalangan NU sendiri atau para pengamat hampir tidak pernah melihat NU sebagai gerakan sosial yang terkait dengan perjuangan kelas. Sejak awal NU selalu dilihat pertama-tama sebagai gerakan keagamaan yang bergerak di tataran kultural.

Termasuk di Muktamar Lampung kemarin, saya tidak mendengar pembicaraan mengenai kelas sosial. Seluruh energi tercurahkan untuk mendefenisikan ulang NU sebagai gerakan keagamaan terutama dalam hubungannya dengan pemerintah yang sekarang berkuasa dan negara dalam pengertian yang lebih formal. Siapa orang-orang NU dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia adalah pertanyaan yang terlupakan.

Kelupaan terhadap pertanyaan kelas memang tidak terhindarkan. Setidaknya sejak era Gus Dur, NU terus menerus dibingkai sebagai gerakan yang berperang melawan kelompok Islam garis keras. Semua kekuatan sosial NU dihabiskan untuk menghadapi “culture war” yang melelahkan.

Dalam hal ini, saya melihat adalah kekurangcermatan dalam menafsirkan Gus Dur. Kompleksitas Gus Dur direduksi hanya menjadi “perjuangan rekognisi” yang sekarang dijadikan semacam fondasi bagi kegiatan “moderasi beragama”. Kritik Gus Dur terhadap Orde Baru dilepaskan dari dimensi ekonomi-politiknya, struktur kapitalismenya, sehingga yang mengemuka hanya wacana toleransi dan pluralisme yang sepenuhnya mengandalkan kritik wacana.

Kekurangcermatan dalam menafsirkan Gus Dur ini terlembagakan dalam materi-materi MKNU (Madrasah Kader NU). Saya sendiri adalah fasilitator kegiatan ini di lingkungan ISNU (Ikatan Sarjana NU), sehingga cukup paham ada sejumlah kelemahan dalam paradigmanya. Sebagian besar materi yang disampaikan, jika bukan semua, adalah tentang dasar-dasar aswaja (ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyyah) dan apa yang bisa dilakukan dengan itu untuk melawan kelompok Islam garis keras–yang memang sangat menjengkelkan dan mengganggu tradisi NU siang malam.

Tema-tema yang mengarah pada pemahaman mengenai posisi NU dalam tatanan masyarakat Indonesia tidak mendapat tempat dalam kegiatan pengkaderan resmi tersebut. Ini sangat krusial. Saya tidak tahu apakah kepengurusan NU pasca-Muktamar Lampung akan memberi perhatian terhadap tema ini atau tidak, tetapi semoga teman-teman yang berada di lingkaran ini Kyai Miftah dan Gus Yahya bisa menyampaikannya.

Tentu saja ini tidak mudah dan tidak akan mudah, sebab tema perjuangan kelas menyerempet suatu memori kolektif tentang PKI dan hal-hal yang dianggap negatif di masa lalu. Tidak ragu lagi, klarifikasi terhadap masalah ini adalah langkah pertama yang mesti diambil. Dari sini pembicaraan yang lebih tenang dan bermutu bisa dilakukan.

Bagaimanapun, sulit membayangkan NU bisa maju, membawa warganya yang sebagian besar berada di kelas bawah, jika tidak ada pembicaraan mengenai perjuangan kelas di dalamnya. Singkatnya, mesti ada usaha untuk merumuskan pemahaman NU sebagai kelas sosial. Melalui rute ini diharapkan pembicaraan bisa meluas tidak hanya melulu mengenai hubungan antara NU dan pemerintah dan negara, tetapi juga antara NU dan kepentingan-kepentingan ekonomi pasar bebas yang menyusup sedemikian rupa dalam aneka kebijakan publik.

Lalu, apakah yang dimaksud kelas sosial itu? Ini adalah pertanyaan rumit yang kiranya perlu juga di-bahtsul-masail-kan.

Amin Mudzakkir, Pengajar di Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta.