OPINI – Menggeser keberanian heroik 1945 dari ritus sejarah menuju aksionalitas rasional berbasis nalar jernih, keadilan sosial, dan kecerdasan teknokratis.
Setiap kali kalender menunjuk angka 10 November, ingatan kolektif bangsa ini secara otomatis kembali ke Surabaya tahun 1945. Gambar-gambar sejarah berputar ulang di benak kita: pidato berapi-api Bung Tomo melalui pemancar radio, aksi berani pemuda merobek warna biru pada bendera Belanda di Hotel Yamato, serta barisan rakyat biasa yang bersiap menghadapi gempuran artileri Sekutu.
Peristiwa Surabaya adalah puncak manifestasi keberanian sipil terbaik yang pernah dicatat sejarah Indonesia. Di sana, perbedaan etnis, agama, dan latar belakang sosial lebur menjadi satu tekad mempertahankan kemerdekaan yang baru berusia tiga bulan.
Namun, delapan dekade berlalu, perayaan Hari Pahlawan sering kali terjebak dalam ritualitas rutin. Kita rajin menggelar upacara bendera, memutar rekaman suara bersejarah, dan menabur karangan bunga di taman makam pahlawan, lalu kembali ke rutinitas harian tanpa membawa perubahan mendasar.
Di tengah tantangan zaman yang kian kompleks, pertanyaan mendasar layak kita ajukan: bagaimana kita memaknai ulang legasi 10 November agar tidak berhenti sekadar menjadi romantisisme sejarah?
Metamorfosis Pertempuran dan Dialektika Pemikiran
Perbedaan mendasar antara era 1945 dan hari ini terletak pada wujud pertempurannya. Musuh pejuang Surabaya terlihat sangat nyata dalam wujud fisik, berseragam militer, dan beraroma kolonialisme. Hari ini, musuh bangsa hadir dalam bentuk anomali data dan kerentanan sistemik yang dampaknya jauh lebih merusak bagi masa depan Republik.
Kebohongan yang diproduksi secara masif melalui disinformasi siber mengancam integrasi sosial dan merusak nalar publik. Pada saat yang sama, kedaulatan negara diuji di meja makan rakyat melalui kerentanan pangan dan ketergantungan impor, sementara kerugian akibat praktik korupsi serta inefisiensi birokrasi terus menggerogoti potensi bangsa dari dalam.
Tantangan modern ini menuntut kita membangun fondasi berpikir yang kokoh dengan menautkan pemikiran lintas peradaban. Filsuf Barat Jürgen Habermas dalam karyanya The Theory of Communicative Action (1981) mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik dari polusi manipulasi dan disinformasi demi mempertahankan diskursus berbasis akal sehat.
Pandangan ini bertaut harmonis dengan sosiolog Muslim Ibnu Khaldun yang dalam karya monumental Muqaddimah (1377) menegaskan bahwa kejayaan suatu bangsa sangat bergantung pada ikatan ‘Asabiyyah—solidaritas sosial dan keadilan dasar yang melingkupi masyarakat.
Di Indonesia, gagasan tersebut menemukan jangkar sejarahnya pada pemikiran Sutan Sjahrir lewat risalah Perjuangan Kita (1945). Sjahrir secara visioner mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada emosi heroik semata, melainkan harus diisi oleh kerakyatan yang rasional dan kecerdasan teknokratis.
Kepahlawanan Teknokratis untuk Masa Depan
Ketiga pemikiran tersebut bertemu pada satu kesimpulan mendasar bahwa perjuangan bangsa hari ini tidak cukup dipelihara dengan teriakan slogan, melainkan harus dirawat dengan nalar yang jernih, keadilan sosial, dan kerja-kerja teknokratis yang nyata.
Memaknai ulang legasi 10 November berarti menyadari bahwa senjata dan taktik pertempuran harus berganti, meski jiwa dan esensi kejuangannya tetap sama. Semangat 10 November 1945 memang digerakkan oleh gelombang emosi patriotik yang membakar dada, tetapi untuk memenangi pertempuran hari ini, keberanian emosional semata tidak lagi cukup. Bangsa ini membutuhkan transformasi dari keberanian berapi-api menuju aksionalitas rasional berbasis data.
Kepahlawanan modern kini diwujudkan oleh para peneliti yang berjuang menemukan varietas benih tahan iklim ekstrem demi ketahanan pangan, serta para guru di pedalaman yang konsisten membangun kualitas sumber daya manusia.
Di ruang digital, kepahlawanan hadir pada warga biasa yang menolak menyebarkan kebencian dan berani membela kebenaran ilmiah di tengah arus post-truth. Di sektor tata kelola, kepahlawanan lahir dari para pembuat kebijakan yang secara presisi menutup celah kebocoran anggaran negara demi kesejahteraan publik.
Pahlawan nasional yang gugur di jalanan Surabaya bertempur bukan agar generasi penerusnya memuja-muja nama mereka di buku sejarah, melainkan agar generasi hari ini memiliki panggung untuk berdiri tegak, mandiri, dan bermartabat.
Penghormatan tertinggi kepada legasi 10 November bukanlah dengan terus meratapi masa lalu atau mengulang-ulang narasi kehebatan sejarah, melainkan dengan melahirkan aksi-aksi nyata yang relevan untuk masa depan.
Bangsa yang besar tidak hanya diukur dari seberapa megah ia mengenang pahlawannya, tetapi dari seberapa sanggup ia melahirkan pahlawan-pahlawan baru di zamannya sendiri yang bekerja keras secara sunyi demi menjaga agar Indonesia tetap utuh dan berdaulat.

