OPINI – Pada 10 November 2026, saya kembali ngobrol lewat Zoom dengan Ustaz Haris (eks napiter). Ustaz Haris berkisah tentang bagaimana kata jihad diartikan dan dijadikan doktrin untuk melakukan kekerasan oleh kelompoknya pada masa itu.
Menurut ustaz Haris, Jihad, kata yang diambil dari Al-Qur’an ini, memang sengaja dipersempit maknanya. Lalu, jihad dianggap sebagai perjuangan agama yang seolah-olah menjadi bentuk paling sah untuk melakukan perang dan kekerasan. Istilah agama ini dipakai untuk memberi legitimasi pada agenda politik bersenjata.
Setahu saya, pada masa awal gerakan kelompok ekstremis, jihad diterjemahkan hanya sebatas perang. Titik. Namun, belakangan, para ideolog jihadis global menulis ulang pemaknaan tentang jihad.
Ketika Jihad Menjadi Doktrin Kekerasan
Buku Visi Politik Gerakan Jihad adalah contohnya. Buku ini ditulis oleh dua penulis anonim bernama Hazim Al-Madani dan Abu Mus’ab As-Suri. Ringkasnya, buku ini mengkritik gerakan jihad yang dinilai berhasil secara militer, tetapi gagal total secara politik. Ia menyebut capaian politik gerakan itu “nol besar”. Di sisi lain, buku ini menawarkan kerangka pengorganisasian, mobilisasi dukungan, pembentukan jaringan, dan pencapaian tujuan politik.
Sekilas, kritik terhadap gerakan yang hanya mengandalkan pertempuran tampak seperti ajakan untuk berpikir lebih matang. Namun, arah buku ini sebenarnya bukan meninggalkan kekerasan, melainkan menjadikannya lebih terencana dan efektif secara politik.
Jihad ditempatkan sebagai instrumen perubahan kekuasaan melalui strategi gerilya, perekrutan, propaganda, pembentukan iklim jihad, dan upaya menggulingkan pemerintahan yang dianggap tidak sah (thaghut). Dalam buku ini, politik tidak ditawarkan sebagai jalan damai untuk mengelola perbedaan. Lebih dari itu, politik dijadikan perangkat untuk memperkuat proyek perjuangan bersenjata.
Masalahnya tak berhenti pada pilihan strategi. Saya melihat buku ini membangun batas tegas antara kelompok yang dianggap kawan dan musuh. Identitas agama dan politik digunakan untuk memetakan lawan. Misalnya, mereka mengelompokkan Yahudi dan Kristen, pemerintah sekuler, aparat negara, ulama, hingga kelompok yang berbeda pandangan sebagai musuh.
Buku ini bahkan mengkritik pihak-pihak tersebut dengan pelabelan seperti Khawarij, munafik, atau ulama buruk. Inilah doktrin yang terus-menerus digalakkan. Mereka tidak lagi menolak politik sebagai medan jihad. Sebaliknya, politik justru menjadi arena untuk melakukan jihad sampai menang.
Saya merasa cara pandang ini berisiko mengubah perbedaan menjadi permusuhan di ruang publik. Logika jihad seperti ini mengaburkan batas toleransi antarmanusia.
Sangat tidak etis jika kesalahan pemerintah atau tindakan militer suatu negara justru dijadikan alasan untuk menghukum penduduk sipil secara kolektif.
Warga sipil bukan representasi tunggal kebijakan negara. Karena itu, pembelaan terhadap masyarakat tertindas harus dibedakan dari tindakan teror yang menjadikan orang-orang tak bersenjata sebagai sasaran. Menentang penindasan tidak berarti memperoleh izin untuk melakukan kekejaman serupa.
Prinsip ini sejalan dengan pesan Al-Qur’an. QS. Al-Baqarah ayat 190 memerintahkan umat Islam memerangi pihak yang memerangi mereka, sekaligus melarang tindakan melampaui batas. Ayat ini tidak dapat dipotong untuk membenarkan kekerasan tanpa kendali; batas moral justru menjadi bagian dari perintah tersebut.
Al-Qur’an menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil (QS. Al-Maidah ayat 8). Bahkan, QS. Al-Maidah ayat 32 mengingatkan besarnya nilai kehidupan manusia. Ayat-ayat ini memberi dasar etik bahwa tujuan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari keadilan dan penghormatan terhadap nyawa.
Mengembalikan Makna Jihad
Jadi, tak ada alasan untuk melakukan kekerasan. Memperjuangkan nasib kaum tertindas bukan berarti harus melalui teror. Sungguh, perjuangan ini bisa ditempuh melalui jalur hukum, diplomasi, advokasi, pendidikan, dan solidaritas publik.
Menurut saya, perjuangan itu kehilangan dasar etik ketika membenarkan serangan terhadap warga sipil, menggeneralisasi kesalahan berdasarkan agama, atau menganggap kekerasan sebagai jalan yang sah. Perlawanan terhadap ketidakadilan harus tetap berpihak pada martabat manusia.
Dalam konteks Indonesia, reorientasi itu relevan bagi kehidupan kebangsaan yang majemuk. Indonesia dibangun bukan dengan menyeragamkan keyakinan dan pandangan politik. Sebaliknya, Indonesia didirikan melalui kesepakatan untuk hidup bersama di tengah perbedaan.
Pancasila dan konstitusi memberi landasan bagi warga untuk menjalankan agama, menyampaikan pendapat, berorganisasi, sekaligus menghormati hak orang lain. Karena itu, perjuangan keagamaan tidak boleh meniadakan kesetaraan warga, merusak tatanan konstitusional, atau memaksakan satu tafsir agama melalui kekerasan.
Bagi saya, jihad tidak sesempit melakukan perang. Jihad dalam kehidupan sosial dapat diwujudkan melalui kerja nyata: melawan korupsi, memperjuangkan pendidikan, membela kelompok rentan, mengatasi kemiskinan, merawat lingkungan, dan mencegah kekerasan.
Di ruang digital, jihad berarti menahan diri dari fitnah, memeriksa informasi, serta menolak ujaran kebencian. Perjuangan ini membutuhkan keberanian untuk mengoreksi ketidakadilan tanpa merendahkan kemanusiaan.
Semangat itu dapat dimulai dari hal sederhana. Misalnya, membantu tetangga, mendampingi anak yang tertinggal dalam belajar, membuka ruang aman bagi korban kekerasan, atau mengawasi kebijakan publik. Itu sudah lebih dari cukup.
Ukuran keberhasilan jihad bukan menaklukkan lawan, melainkan memperbaiki keadaan bersama.
Di akhir pembicaraan, ustas Haris bertutur, bawah jihad memiliki dimensi kemanusiaan dan perjuangan melawan kebodohan. Dia juga menyarankan melakukan konter narasi yang baik tentang jihad.
Reorientasi jihad menuntut tanggung jawab kita untuk kembali membaca realitas secara kritis. Kita berhak membedakan ajaran agama, penafsiran penulis, dan agenda politik kelompok. Tanpa itu, istilah jihad mudah dilepaskan dari etika.
Sekali lagi, jihad bukan soal seberapa keras seseorang menyatakan permusuhan, melainkan seberapa serius ia memperjuangkan martabat kemanusiaan. Ingat, mengembalikan makna jihad pada orientasi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia bukan berarti melemahkan agama. Justru di situlah inti ajaran agama.