Silang pendapat atas pernyataan pejabat pemerintah bahwa terorisme tak kenal agama contoh terbaik untuk memahami betapa tak mudahnya merumuskan desain komunikasi strategis, termasuk langkah sistematis setelah serangan terorisme terjadi. Siapa yang menyampaikan, bagaimana melakukan, dan melalui media apa, menjadi bagian yang perlu dijalankan.

Memilih pernyataan bahwa terorisme tak kenal agama saya kira hasil pembelajaran para pejabat pemerintah dari pengalaman sebelumnya. Pesan pentingnya sederhana: pemerintah tak ingin menyatakan agama sumber kejahatan; agama telah disalahgunakan; agama tidak identik dengan terorisme. Dengan cara itu, mungkin pemerintah berharap tidak dianggap cenderung memojokkan agama tertentu.

Sekali pejabat pemerintah terpeleset bicara, keributan mungkin makin menjadi-jadi. Pemerintah dianggap tak sensitif; pemerintah memang diskriminatif terhadap Islam. Bayangkan, jika ada pejabat di Indonesia yang seberani Macron: ini ulah separatisme Islamis atau Islamisme radikal; Islam sedang mengalami krisis! Apa keributan tidak makin membengkak dan kita lupa membicarakan dua hal pokok: nasib korban dan menekan meluasnya kebencian.

Memang ada tokoh yang berani melawan arus: Kiai Yahya Cholil Staquf. Menurut Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, apa dikatakan Presiden Emmanuel Macron Islam mengalami krisis tidak semuanya salah. Islam menurutnya belum sampai pada “konstruksi sosial-politik yang dibutuhkan untuk berintegrasi secara damai dan harmonis dengan dunia”. Tapi Kiai Yahya Cholil lebih sebagai tokoh agama ketimbang pemerintah.

Cara memilih pesan yang dianggap lebih tepat dilakukan pimpinan negara lain. Ketika Obama menjadi presiden, Tina Houchins, ibu dari seorang tentara yang meninggal akibat perang melawan terorisme, pernah bertanya. “Kehidupan anak saya terenggut dalam aksi terorisme. Anda masih yakin bahwa tindakan teroris itu dilakukan atas dasar motif keyakinan agama? Dan jika demikian, mengapa Anda masih menolak untuk menggunakan terminologi…teroris Islam?”

“…mereka memiliki pandangan sesat dan menyimpang, yang mencoba mengklaim secara sepihak ajaran Islam demi membenarkan tindakan mereka yang pada dasarnya barbar dan kematian yang disebabkannya,” jawab Obama.

Ketika dua orang warga kulit hitam menikam seorang tentara berpakaian sipil pada 2013, Perdana Menteri David Cameron mengatakan ini pada media. “Kami tidak akan menyerah pada teror dan terorisme dalam bentuk apa pun… Tidak ada satu pun ajaran Islam yang membenarkan tindakan sadis ini,” katanya.

Apa yang diharapkan pelaku terorisme bukan hanya jatuhnya korban di lokasi kejadian. Mereka menginginkan pesan yang dikirimkan sesuai harapan. Bukan hanya ketakutan yang meluas, tapi juga tumbuhnya dukungan, bahkan inspirasi untuk melakukan hal serupa. Dalam situasi begini, pemerintah dan masyarakat harus berjuang bersama memenangkan kompetisi dengan mereka. Karenanya kita memerlukan komunikasi strategis.

Konon Aksi Nasional 14 Hari yang dikembangkan Inggris setelah serangan teror di Jembatan Westminster 2017 berhasil menekan lonjakan angka kebencian. Rencana aksi itu berisi langkah-langkah jelas apa yang dilakukan dalam 14 hari ke depan. Di hari pertama, para pemimpin memberi pesan kepada publik luas agar tetap tenang, waspada dan mendukung dukungan terhadap layanan darurat.

Hari keeempat memperkuat kampanye Nasional #WeStandTogether. Tujuannya, mengembangkan Prinsip Satu Bangsa dan nilai-nilai bersama, anti-kebencian, dan tak ada toleransi bagi pesan-pesan kebencian. Di hari ke-14 kembali memperkuat kampanye itu, merumuskan langkah-langkah lanjutan, termasuk kerja sama untuk mendorong perdamaian.

Bukankah kita punya pengalaman gerakan #Kamitidaktakut setelah insiden Thamrin 2016? Kita cukup berhasil melawan ketakutan dan pesan banal dari pelaku teroris.

Kalimulya, 30 Maret 2021