“The ulema-state alliance created a barrier to economic development and scientific progress by institutionalizing the marginalization of merchants and intellectuals.”
Ahmet T. Kuru, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison
Beberapa tahun lalu, karya Ahmet T. Kuru, cendekiawan Muslim asal Turki, sempat ramai didiskusikan. Tesis utama yang diajukannya menyatakan bahwa ketertinggalan ekonomi-sosial serta dominasi otoritarianisme di dunia Muslim bukanlah disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, bukan pula semata-mata akibat kolonialisme Barat, melainkan karena terbentuknya Aliansi Ulama-Negara (Ulema-State Alliance) sejak pertengahan abad ke-11.
Argumen Kuru tersebut kian relevan untuk didiskusikan ketika relasi ulama-umara di Indonesia kian kabur. Sebab banyak ulama yang masuk mengambil bagian tugas umara sehingga mereka pun tersandera dengan berbagai kepentingan. Dengan realitas tersebut, satu pertanyaan mendasar yang perlu direnungkan kembali: bagaimana seharusnya relasi antara ulama dan umara? Apakah mereka sama sekali tidak boleh duduk dan berdiskusi bersama di satu meja?
Untuk menjawab hal itu, tulisan ini merujuk pada dua sumber utama: kitab al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk karya Imam Al-Ghazali dan rekam jejak keteladanan ulama Indonesia.
Cermin Keadilan dalam Kitab al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk
Dalam kitabnya, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa salah satu bentuk keadilan seorang pemimpin adalah ketika ia senantiasa rindu bertemu dengan para ulama dan bersungguh-sungguh mendengarkan nasihat mereka. Sebaliknya, pemimpin harus mewaspadai ulama jahat (ulama us-su’) yang berambisi mengejar dunia; ulama jenis ini hanya akan memuji dan mencari keridaan penguasa demi mendapat keuntungan material.
Sementara itu, seperti apa sosok ulama sejati? Imam Al-Ghazali menjelaskan:
وَالْعَالِمُ هُوَ الَّذِي لَا يَطْمَعُ فِيمَا عِنْدَكَ مِنَ الْمَالِ، وَمُنْصِفُكَ فِي الْوَعْظِ وَالْمَقَالِ
Ulama yang sebenarnya adalah mereka yang tidak tamak terhadap harta serta bersikap adil dan objektif dalam menyampaikan nasihat. Untuk menjelaskan uraian tersebut, Al-Ghazali menghadirkan dialog antara Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Fudhayl bin ‘Iyadh.
Suatu malam, Harun Ar-Rasyid mendatangi rumah Fudhayl bin ‘Iyadh yang sangat sederhana. Fudhayl memadamkan lampunya sehingga mereka bertemu dalam kegelapan. Saat berjabat tangan, Fudhayl langsung mengingatkan sang khalifah tentang beratnya pertanggungjawaban seorang pemimpin di akhirat kelak.
“Celakalah tangan yang lembut ini jika besok tidak selamat dari azab pada hari kiamat!” Kemudian ia berkata, “Wahai Amirul Mukminin, bersiaplah untuk menjawab pertanyaan Allah Ta’ala, karena Dia akan menghentikanmu bersama setiap orang muslim secara satu per satu untuk menuntut keadilan darimu.”
Peringatan keras ini membuat Harun Ar-Rasyid tersadar dan menangis terisak. Menyaksikan khalifah sedih yang teramat sangat, Al-Abbas—sang pengawal khalifah—berkata kepada Fudhayl, “Pelan-pelanlah wahai Fudhayl, engkau bisa membunuh Amirul Mukminin (karena duka dan rasa takut ini).” Fudhayl lantas menjawab, “Wahai Haman! Engkau dan kaummu yang telah menghancurkannya, lalu engkau malah berkata kepadaku agar pelan-pelan karena aku membunuhnya?” Ar-Rasyid berkata kepada pengawalnya, “Ia tidak menyebutmu Haman melainkan karena ia menganggapku seperti Firaun.”
Dari percakapan tersebut, tampak jelas bahwa Fudhayl justru mengecam pengawal khalifah karena dinilai selalu memanjakan dan merusak mental penguasa. Dalam konteks hari ini, budaya “Asal Bapak Senang”—menyampaikan hanya apa yang ingin didengar oleh pemimpin—menjadi awal kerusakan suatu negara. Harun Ar-Rasyid memahami maksud Fudhayl dan menjadikannya perenungan agar tidak memimpin secara sewenang-wenang.
Di akhir pertemuan, Harun Ar-Rasyid menawarkan seribu dinar yang dijamin berasal dari harta halal warisan ibunya. Namun, Fudhayl tegas menolak uang tersebut dan menyuruh sang raja mengembalikan harta rakyat yang dizalimi terlebih dahulu. Malam itu, sang khalifah pulang membawa kesadaran baru tentang beratnya beban kekuasaan.
Prinsip Independensi dan Keteladanan Ulama Nusantara
Dari uraian tersebut, terdapat beberapa poin utama yang dapat dipelajari: Pertama, penguasa yang mendatangi ulama. Hendaknya pemimpin yang mendatangi tokoh agama, bukan sebaliknya. Sebab, ulama adalah sumber ilmu, dan adab yang berlaku adalah murid yang mendatangi sumber ilmu. Kalau kita membaca kitab-kitab etika menuntut ilmu seperti ta’lim al-muta’allim, jelas ditegaskan bahwa seorang pencari ilmu harus mendatangi sang guru.
Kedua, ulama perlu memberikan nasihat objektif dan kritis, bukan demi kepentingan pragmatis. Hal ini sering kali disalahpahami saat sebagian kalangan mengutip anjuran menyampaikan nasihat secara lembut (qawlan layyina). Qawlan layyina berkaitan dengan metode atau cara penyampaian, bukan memelintir atau mengorbankan kebenaran demi menyenangkan penguasa. Ketika Nabi Musa menyampaikan nasihat dengan qawlan layyina, beliau sama sekali tidak membiarkan dan membenarkan kezaliman Firaun.
Prinsip ini tercermin pula pada sosok Ajengan Ilyas, kiai kharismatik dari Cipasung yang pernah menjabat sebagai Rais ‘Am Nahdlatul Ulama (NU). Beliau pernah mengkritik pidato Bung Karno yang menyudutkan kehidupan pesantren. Kala itu Bung Karno mengatakan bahwa kehidupan pesantren itu kolot dan terbelakang. Lantas, Ajengan Ilyas membalas dengan menulis sebuah risalah untuk meluruskan pandangan Bung Karno tersebut. Kalau membaca tulisannya, jelas bahasa yang ditulis sangat halus penuh hormat pada pemimpin, tetapi kritiknya tajam menukik.
Pada masa Orde Baru, beliau juga secara lugas menolak kehendak pemerintah melalui MUI untuk memfatwakan sesat organisasi Darul Arqam, serta menolak “golkarisasi” Pesantren Cipasung. Dalam biografi Ajengan Cipasung karya Iip D. Yahya disebutkan:
“Bagi Ilyas, relasinya dengan pemerintah dijalin dengan sewajarnya saja, tidak mutlak-mutlakan. Ia bukan tipe ‘orang gagah’ yang selalu anti-pemerintah seraya meniatkan diri mengambil alih kekuasaan. Namun, ia juga bukan ‘orang lemah’ yang selalu menuruti kehendak oknum pejabat yang hanya mencari kredit poin atasan.”
Ketiga, kritik terhadap lingkar kekuasaan. Pengawal yang meminta Fudhayl melunakkan ucapan diejek layaknya Haman yang merusak penguasa. Harun Ar-Rasyid menyadari teguran itu sebagai peringatan agar dirinya tidak terjerumus menjadi tirani seperti Firaun.
Dalam konteks hari ini, bobroknya seorang pemimpin juga diperparah dengan kerusakan mereka yang berada dalam lingkar pertama kekuasaan, seperti ajudan, sekretaris, staf ahli dan menteri. Alih-alih membeberkan fakta, mengingatkan pemimpin dalam situasi krisis, justru mereka menutupi permasalahan yang ada dengan mengatakan semua baik-baik saja.
Keempat, integritas seorang ulama menolak harta. Fudhayl menolak pemberian dinar dari raja dan menginstruksikan agar pengembalian hak-hak rakyat yang dizalimi jauh lebih diprioritaskan daripada memberi hadiah kepada ulama.
Kisah serupa tercatat pada rekam jejak Kiai Hasyim Asy’ari, sang pendiri NU. Pada tahun 1937, ketika Ratu Belanda Wilhelmina menawarkan bintang kehormatan dari perak dan emas, Kiai Hasyim menolaknya dengan tegas. Beliau menasihati para santri di Pesantren Tebuireng agar tidak tergiur oleh godaan penjajah. Bagi Kiai Hasyim, tidak ada kompromi dengan pelaku kezaliman. Teladan Kiai Hasyim itu juga bisa dihubungkan dengan kondisi terkini, ketika ada tawaran untuk bekerja sama dengan Zionis Israel yang jelas melakukan berbagai kezaliman dan kebiadaban, ke mana langkah ulama berlabuh?
Menagih Kembali Peran Guru Bangsa
Relasi ideal ulama dan umara inilah yang diharapkan mampu memperkokoh suatu bangsa: ulama bertindak sebagai guru bangsa dan umara menjadi pelayan rakyat. Ketika penguasa melenceng dari rel yang benar, ulama hadir untuk mengingatkannya tanpa rasa takut.
Sayangnya, pemandangan ideal tersebut kian langka dijumpai hari ini. Di tengah banyaknya bencana dan penindasan yang memicu rakyat turun ke jalan, sebagian ulama dan penguasa justru saling mengumbar keakraban di panggung publik—bahkan sang ulama mendoakan agar penguasa yang bermasalah dapat terus menjabat dua periode. Kesadaran untuk menjaga jarak kritis dari kekuasaan menjadi agenda yang kian mendesak untuk dipulihkan kembali, tak terkecuali bagi mereka yang mengaku sebagai pewaris kenabian.