OPINI – Logika panci presto tidak sama dengan panci biasa. Kalau panci biasa tidak kuat dengan tekanan, maka panci presto justru sebaliknya. Sayang, dalam kondisi tertentu panci presto bisa berbahaya, terutama kalau seseorang tidak paham logikanya.
Persis seperti logika Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) saat membatasi akses (geo-blocking) konten Instagram Magdalene, konten infografis tentang kasus air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis KontraS.
Secara umum, infografis ini berisi tentang perkembangan kasus teror penyiraman air keras yang menyasar Andrie Yunus. Kasus yang menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap warga sipil. Sebab, teror seperti ini kerap stop di eksekutor lapangan saja. Aktor intelektualnya? Selalu mentok.
Dengan tren seperti itu, transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum Indonesia kini disorot. Atau kalau dalam analogi panci presto, kasus ini sedang dapat tekanan kuat. Tidak cuma dari publik nasional, sekelas PBB pun kasih perhatian.
Tekanan ini pun semakin besar ketika banyak media alternatif mulai bergerak. Salah satunya, Magdalene dengan unggahan infografis yang merangkum kronologi serta kritik terhadap proses penanganan kasus.
Sayangnya, Komdigi lantas memberhentikan konten itu. Alasannya? Mencegah penyebaran disinformasi dan muatan provokatif. Kebijakan yang justru memantik kritik. Sebab berisiko membatasi ruang publik untuk mengawal kasus ini.
Lebih menyebalkannya lagi, Komdigi tidak menjelaskan pada bagian mana dari unggahan Magdalene yang dituduh memuat unsur-unsur tersebut. Sudah lah tidak detail, tidak spesifik, Komdigi secara serta-merta langsung berlindung di balik regulasi. Penjelasan tidak ada, aturan yang dimainkan.
Regulasi ini dilandasi atas dua hal menurut Komdigi. Pertama, verifikasi di Instagram. Kedua, status Magdalene di Dewan Pers. Standar yang bikin saya khawatir. Karena seperti ada upaya “standardisasi” informasi. Standar yang seolah berbisik: hanya versi Pemerintah saja yang benar, yang lain tidak.
Logika Komdigi ini tak begitu jauh dengan logika pakar komunikasi pada awal 1990-an. Namanya Walter Lippmann. Dalam bukunya, Public Opinion, Lippman menuduh publik pada dasarnya bukan kelompok yang terinformasi.
Publik itu bodoh. Tidak selalu mampu memahami kompleksitas informasi. Terlalu berisiko membiarkan mereka mengambil keputusan yang rumit tanpa arahan. Bagi Lippmann, arahan ini sebaiknya muncul dari “best people” dalam society, yakni adalah para elite. Maka, menurutnya, elite-lah yang seharusnya memberi arah pada publik.
Nah, dari sanalah kemudian muncul frasa “the manufacture of consent”. Gagasan untuk me-fabrikasi kesepakatan atau kontrol opini publik.
Gagasan ini menunjukkan bahwa Lippmann adalah intelektual polos. Sangat positivistik. Melihat dunia begitu hitam dan putih. Baginya, gagasan ini tidak jahat. Toh, informasi perlu diolah oleh elite sebelum sampai ke publik demi satu hal: keteraturan.
Sudah tentu cara pandang ini bikin gemas dua tokoh setelahnya, yakni; John Dewey dan Noam Chomsky.
Dewey bilang, gagasan Lippmann ini keliru. Masalah utamanya (bagi Dewey) bukanlah pada ketidakmampuan masyarakat, namun pada kurangnya komunikasi dan pendidikan demokratis dari elite. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga the way of life. Menurut Dewey, demokrasi harus tumbuh pada lingkungan “komunikasi terbuka”.
Gagasan Lippmann soal pengendalian opini publik justru merupakan pembatasan partisipasi publik. Jika tertutup, apalagi sampai membatasi akses publik terhadap suatu informasi—selayaknya yang dilakukan Komdigi, maka hal semacam itu justru berisiko membonsai demokrasi.
Meski begitu, harus diakui, komunikasi terbuka ala Dewey ini memang pernah tercapai di Indonesia. Pernah dirayakan pula. Ditandai dengan kemunculan stasiun televisi swasta periode akhir 1980-an sampai awal 1990-an. TVRI dan RRI tidak lagi sendiri. RCTI ada, SCTV muncul, disusul Indosiar dan seterusnya. Kelihatannya, situasi itu patut dirayakan. Nah, di situasi ini lah persoalan baru muncul.
Kita semua tahu, model media arus utama seperti itu membutuhkan modal besar. Dan kelompok masyarakat yang paling mampu untuk mengusahakan media arus ini adalah adalah para elite lagi. Nah, di posisi inilah, Noam Chomsky (bersama Edward S. Herman) dalam buku Manufacturing Consent mengkritik kondisi tersebut.
Idiom “manufacture of consent” yang dulunya dipakai Lippmann, kini dipinjam Chomsky untuk mengkritik industri media arus utama yang—pada titik tertentu—bekerja selayaknya elite juga; mengontrol opini publik.
Di Indonesia, ini ada. Cukup banyak media besar dimiliki atau dekat dengan elite politik. Framing yang menguntungkan penguasa disiarkan, informasi tentang ketertindasan dibatasi. Dalam bahasa Chomsky, situasi ini disebut “propaganda model”, alias media arus utama bukan lagi berisi berita untuk kepentingan publik, tapi untuk propaganda.
Beruntung, era dunia penyiaran langsung tertimpa era baru, era internet. Era yang memungkinkan kekhawatiran Chomsky lumayan mereda. Pada era inilah kemudian lahir banyak sekali media alternatif. Muncullah apa itu Mojok.co, Islami.co, NU Online, IBTimes, IslamSantun.org, sampai Magdalene yang kini dibatasi aksesnya.
Media-media alternatif ini adalah gambaran suara dari bawah yang tidak lahir dari kantong-kantong elite. Dan saat itu pula lah, elite tidak lagi punya kendali penuh terhadap apa yang publik sebaiknya tahu.
Problemnya, ketika pada akhirnya publik sudah berusaha membuat kanalnya sendiri. Modalin sendiri, mengusahakan sendiri, membangun reputasi dengan susah payah, lalu sampai pada tahap dipercaya oleh publik sebagai perwakilan kebutuhan mereka. Tiba-tiba saja negara, dalam hal ini Komdigi, menutup usaha publik itu.
Duh, apa Komdigi tidak tahu logika penggunaan panci presto?
Kalau kita memasak di panci presto, ada semacam lubang kecil untuk jalan keluar uap air. Kencang, dan nyaring suaranya. Cukup berisik memang.
Lalu, kalau Komdigi menganggap suara itu mengganggu, lalu justru menutup lubang tersebut. Semata-mata supaya keadaan terkesan tenang dan senyap. Waduh. Tindakan itu justru bahaya sekali.
Kenapa berbahaya? Hm, coba pikir sendiri.*
