OPINI – Di tengah berbagai persoalan berat yang melanda bangsa Indonesia hari ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar. Ke mana suara ulama ketika masyarakat membutuhkan pembelaan?
Persoalan itu mulai dari ketidakadilan sosial dan hukum, korupsi, kolusi, dan nepotisme pejabat. Ada pula kemiskinan akibat kebijakan politik yang salah. Belum lagi kerusakan lingkungan berupa kebakaran hutan, banjir bandang, hingga ekosistem yang rusak karena tambang. Ditambah lagi program-program presiden dan pembantunya yang minim manfaat bagi rakyat.
Pertanyaan ini bukan untuk merendahkan kedudukan ulama. Ini adalah bentuk kegelisahan terhadap peran tokoh agama dalam berbangsa dan bernegara. Sebab, ketika agama memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran masyarakat, sikap para pemimpinnya sangat penting. Sikap mereka menentukan arah moral kehidupan publik.
Ulama selama ini dipandang sebagai penjaga nilai keagamaan, pemberi nasihat ulung, sekaligus referensi utama persoalan moral. Kedudukan itu membawa tanggung jawab yang berat. Ulama bukan hanya dituntut mengajarkan ibadah dan kesalehan individual. Mereka juga diharapkan berada di barisan terdepan menyuarakan keadilan.
Ulama harus membela kaum lemah atau mustadh’afin. Mereka juga wajib mengingatkan presiden ketika kebijakannya menyimpang dari kepentingan rakyat arus bawah. Oleh karena itu, ketika mayoritas ulama diam seribu bahasa di tengah persoalan bangsa, sikap itu sangat layak dipertanyakan secara kritis.
Salah satu permasalahan penting adalah hubungan antara ulama dan kekuasaan. Kedekatan antara tokoh agama dan pemerintah sebenarnya tidak selalu bermasalah. Hubungan tersebut bisa menjadi sarana menyampaikan aspirasi masyarakat yang terabaikan. Ini juga dapat mendorong kebijakan yang pro-rakyat serta memperkuat sinergi sosial.
Akan tetapi, kedekatan itu berpotensi menjadi masalah serius. Hal ini terjadi manakala hubungan berubah menjadi ketergantungan politik praktis, ekonomi, atau kelembagaan. Jika itu terjadi, ulama akan menghadapi dilema. Mereka bingung antara mempertahankan independensi moral atau menjaga hubungan dengan penguasa.
Ketika kritik dianggap mengancam hubungan tersebut, keberanian menyampaikan kebenaran berpotensi melemah. Ulama mungkin lebih memilih menjaga komunikasi dengan penguasa. Mereka enggan berbicara terbuka mengenai persoalan yang dirasakan masyarakat. Jika ini terjadi terus-menerus, kedudukan ulama berisiko bergeser.
Mereka bukan lagi pengawas moral, melainkan pemberi legitimasi kekuasaan. Agama yang semestinya menjadi sumber kritik etis justru dipakai untuk memperkuat citra politik pihak tertentu. Inilah bahaya besar yang perlu diwaspadai. Bukan sekadar diamnya seorang tokoh, melainkan hilangnya jarak kritis antara otoritas keagamaan dan kepentingan kekuasaan.
Meski demikian, tidak adil apabila seluruh ulama dianggap bersikap sama. Ada ulama yang menyampaikan kritik melalui ceramah keagamaan, tulisan di media sosial, forum akademik, hingga dialog langsung. Hal ini bisa diwakili oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, ada pula yang memilih pendekatan tertutup.
Mereka mempertimbangkan situasi dan dampak dari pernyataannya. Perbedaan metode tersebut tidak otomatis menunjukkan perbedaan keberanian atau integritas. Persoalan sesungguhnya terletak pada tujuan dan hasilnya. Apakah pendekatan itu benar-benar mendorong perbaikan, atau justru menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab moral?
Di sinilah konsep kebijaksanaan dalam berdakwah harus dibedakan dari sikap kompromistis terhadap ketidakadilan. Kebijaksanaan berarti memilih cara yang tepat agar nasihat dapat diterima dan perubahan terwujud.
Sebaliknya, kompromi moral terjadi ketika seseorang tahu ada persoalan, tetapi sengaja mengabaikannya demi kenyamanan atau kepentingan sendiri. Nasihat tertutup bisa menjadi strategi efektif jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan membuahkan perbaikan.
Namun, jika cara itu terus dipakai tanpa kejelasan hasil sementara penderitaan rakyat berlanjut, alasan menjaga harmoni patut dievaluasi.
Dalam kacamata Islam, tanggung jawab moral itu berkaitan erat dengan prinsip amar makruf nahi mungkar. Artinya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Surah Ali ‘Imran ayat 104 menegaskan pentingnya kelompok yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran.
Prinsip ini menunjukkan bahwa hidup beragama tidak berhenti pada kesalehan pribadi. Ia juga mencakup tanggung jawab terhadap keadaan masyarakat. Ketika korupsi merugikan rakyat, ketidakadilan menyingkirkan kaum lemah, atau kerusakan lingkungan mengancam kehidupan, persoalan itu tidak bisa dipisahkan dari etika keagamaan.
Namun, tanggung jawab tersebut bukan berarti ulama harus selalu menentang pemerintah. Pemerintah juga memiliki tugas mengelola negara, menjaga ketertiban, dan melaksanakan kebijakan publik.
Kebijakan yang baik tentu layak didukung. Sebaliknya, kebijakan yang bermasalah perlu dikritisi berdasarkan fakta. Sikap kritis yang sehat tidak ditentukan oleh seberapa keras seseorang berbicara. Sikap itu ditentukan oleh konsistensi dalam menilai tindakan berdasarkan prinsip yang sama.
Jika ulama berani mengkritik lawan politiknya, tetapi diam ketika pihak terdekatnya berbuat salah serupa, independensi moralnya patut dipertanyakan.
Persoalan lainnya adalah kecenderungan mempersempit dakwah menjadi pembahasan ibadah individual semata. Akibatnya, persoalan struktural kurang mendapat perhatian. Salat, puasa, dan pembinaan akhlak tentu bagian penting dari agama.
Akan tetapi, kesalehan juga harus tercermin dalam kejujuran pejabat, keadilan distribusi kesejahteraan, perlindungan kaum miskin, serta tanggung jawab menjaga lingkungan. Jika dakwah hanya menekankan kesalehan pribadi tanpa peduli kondisi sosial umat, agama berisiko dipahami terpisah dari kenyataan hidup masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat juga harus bersikap kritis dan proporsional. Diamnya seorang ulama di media sosial tidak serta-merta membuktikan ia tidak peduli. Tidak semua upaya advokasi dipublikasikan.
Tidak setiap persoalan juga bisa diselesaikan lewat pernyataan terbuka. Karena itu, penilaian harus didasarkan pada tindakan, konsistensi, dan bukti nyata. Penilaian tidak boleh hanya berdasar popularitas atau keberanian retoris.
Kritik kepada ulama perlu disampaikan secara bertanggung jawab. Jauhi fitnah, penghinaan, maupun generalisasi yang tidak berdasar. Penghormatan kepada ulama dan kebebasan mengkritik perilakunya bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.
Tantangan terbesar bagi ulama bukanlah menentukan apakah mereka harus selalu dekat atau berjarak dengan rezim. Tantangan utamanya adalah menjaga independensi moral di tengah berbagai kepentingan.
Ulama yang berintegritas seharusnya mampu bekerja sama dengan penguasa tanpa kehilangan keberanian untuk mengingatkan. Mereka juga harus mampu membela masyarakat tanpa terjebak politik praktis. Ukuran tanggung jawabnya bukan pada keberpihakan kepada kelompok tertentu. Ukuran utamanya adalah komitmen terhadap keadilan dan kemaslahatan bersama.
Ketika ulama memilih diam, masyarakat berhak bertanya. Namun, masyarakat juga berkewajiban menilai secara adil. Persoalan ini bukan sekadar tentang suara yang terdengar atau tidak. Ini tentang fungsi moral agama dalam kehidupan bernegara.
Ulama tidak harus menjadi oposisi. Akan tetapi, mereka juga tidak boleh menjadikan kedekatan dengan kekuasaan sebagai alasan untuk mengabaikan ketidakadilan. Jika agama diharapkan menjadi penuntun kehidupan, keberanian menyampaikan kebenaran harus tetap dijaga. Diam memang bisa menjadi kebijaksanaan dalam keadaan tertentu.
Namun, ketika diam dipakai untuk melindungi kepentingan di tengah ketidakadilan, sikap itu justru berisiko berubah menjadi pengkhianatan terhadap amanah moral.