OPINI – Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang teman, santri asal Sarang, Rembang. Ahmad namanya. Kami biasa ngobrol ngalor-ngidul, membahas apa saja, mulai dari hal remeh-temeh sampai persoalan yang agak ndakik-ndakik.
Salah satunya, kegelisahan kami melihat masyarakat yang belakangan semakin mudah tersulut emosi dan terpolarisasi. Perbedaan pendapat sedikit saja bisa berujung saling sindir, saling serang, bahkan senggol bacok.
Agaknya, hal ini bukan sekadar kekhawatiran kami berdua. Kita bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan perbedaan keyakinan, pilihan politik, hingga pandangan terhadap suatu isu sering kali menjadi pemicu pertengkaran. Bahkan, dalam beberapa kasus, perbedaan itu berujung pada tindakan kekerasan.
SETARA Institute mencatat, sepanjang 2025 terdapat 221 peristiwa dengan 331 tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Angka tersebut memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencatat 260 peristiwa dan 402 tindakan. Namun, penurunan angka bukan berarti persoalannya selesai. Gangguan terhadap rumah ibadah, pelarangan kegiatan keagamaan, dan tindakan diskriminatif terhadap kelompok berbeda keyakinan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Kegaduhan serupa juga terasa di ruang digital. Media sosial yang semestinya menjadi tempat bertukar informasi dan gagasan justru kerap berubah menjadi arena saling serang. Mafindo mencatat 1.593 kasus hoaks sepanjang 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025. Sebanyak 773 kasus atau 48,5 persen di antaranya berkaitan dengan politik. Mafindo juga menemukan 601 konten hoaks dengan pola wedge driver, yaitu narasi yang sengaja mendorong konflik dan perpecahan antarkelompok.
Masalahnya tidak berhenti pada informasi palsu. SAFEnet mencatat 907 kasus serangan dan insiden keamanan digital sepanjang 2025, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Bentuknya beragam, mulai dari pengancaman, peretasan, doxing, hingga intimidasi digital. Artinya, ruang digital kita belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman untuk menyampaikan pendapat dan bertukar pikiran.
Tentu, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama. Kita semua punya andil dalam menjaga suasana tetap kondusif, terutama generasi muda yang hampir setiap hari berinteraksi melalui media sosial.
Dalam obrolan bersama Ahmad, saya teringat pesan KH. Achmad Siddiq, Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke-5 periode 1984–1991. Pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo, beliau memperkenalkan tiga bentuk persaudaraan: ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, ukhuwah Wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan, dan ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan.
Bagi saya, gagasan tersebut masih sangat relevan hingga sekarang. Apalagi ketika kita berbicara tentang ukhuwah Basyariyah. Hubungan baik antarmanusia semestinya tidak berhenti karena perbedaan agama, suku, organisasi, atau pilihan politik. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita lupa bahwa orang lain juga memiliki martabat yang harus dihormati.
Pemikiran itu sejalan dengan prinsip tawasuth dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sikap mengambil jalan tengah. Bukan berarti tidak punya pendirian atau selalu mengalah. Tawasuth justru mengajarkan kita untuk bersikap proporsional, tidak berlebihan, dan tidak mudah menganggap pihak yang berbeda sebagai musuh.
Agaknya, hal demikian penting untuk dibawa ke media sosial. Sebab, di sana kita sering menjumpai potongan video, kutipan tokoh, atau cerita sejarah yang beredar tanpa konteks dan sumber yang jelas. Tidak sedikit orang langsung percaya, ikut berkomentar, bahkan menyebarkannya tanpa lebih dulu memeriksa kebenarannya.
Di sinilah tabayyun perlu dibiasakan. Memeriksa informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya bukan sekadar urusan kecakapan digital, melainkan juga tanggung jawab moral. Apalagi sekarang teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin mudah digunakan untuk memanipulasi gambar, suara, bahkan video. Sesuatu yang terlihat nyata belum tentu benar-benar terjadi. Jangan sampai jempol kita lebih cepat bergerak daripada akal sehat.
Menariknya, pesantren sebenarnya punya tradisi yang dekat dengan nilai-nilai tersebut. Dalam musyawarah dan bahtsul masail, santri terbiasa mendiskusikan persoalan, menyampaikan argumentasi, sekaligus mendengarkan pendapat orang lain.
Melalui kajian kitab kuning, mereka juga mengenal beragam pandangan para ulama. Belum lagi kehidupan sehari-hari di pesantren yang mengharuskan mereka berbagi ruang dengan teman-teman dari latar belakang dan karakter yang berbeda.
Dari situ, santri belajar bahwa perbedaan tidak selalu harus berakhir dengan pertengkaran. Ada kalanya sebuah persoalan memang tidak memiliki satu jawaban yang disepakati semua orang, agree to disagree. Dan hal demikian tidak masalah, selama perbedaan disikapi dengan adab.
Bagi saya, tantangannya sekarang adalah membawa kebiasaan baik tersebut ke luar lingkungan pesantren, termasuk ke media sosial.
Santri bisa mulai dengan hal sederhana: membuat konten yang memperkenalkan toleransi, membagikan kisah-kisah inspiratif, meluruskan informasi keliru, atau sekadar tidak ikut merundung orang yang berbeda pendapat.
Tidak harus selalu membuat kampanye besar. Kadang, memilih untuk tidak ikut menyebarkan kabar yang belum jelas saja sudah menjadi kontribusi.
Pada akhirnya, menjadi pahlawan perdamaian hari ini tidak harus berada di medan perjuangan fisik. Santri bisa mengambil bagian dari ruang yang setiap hari mereka gunakan, yakni media sosial. Perjuangan menjaga persaudaraan dan merawat perbedaan juga bisa dimulai dari sana.
Tak terasa, kopi di meja kami sudah tandas. Jam menunjukkan pukul satu dini hari. Obrolan ngalor-ngidul bersama Ahmad malam itu pun harus kami akhiri. Kami beranjak istirahat, membawa pulang kegelisahan yang sama: bagaimana membuat ruang digital kita menjadi tempat yang lebih nyaman untuk berbeda pendapat, tanpa harus saling bermusuhan.