Magelang — Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jawa Tengah menggelar Forum Kader Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah ke-6 di Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Senin (27/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat peran NU sebagai kekuatan masyarakat sipil (civil society) di tingkat lokal.
Forum kader ini diikuti oleh pengurus Lakpesdam dan kader NU dari wilayah Kedu Raya, antara lain Kabupaten Magelang, Wonosobo, dan Temanggung. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian forum serupa yang telah diselenggarakan sejak 2025 di lima eks karesidenan di Jawa Tengah, yakni Kota Semarang, Pati, Kota Pekalongan, Banyumas, dan Demak.
“Kegiatan ini diarahkan untuk memetakan persoalan sosial, mendokumentasikan praktik-praktik baik program NU, sekaligus memperkuat kapasitas kepengurusan NU di tingkat cabang,” ujar M. Zainal Anwar, Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah.
Zainal menegaskan bahwa Lakpesdam memiliki mandat organisasi untuk memberikan masukan sekaligus mengawal jalannya program NU di berbagai tingkatan kepengurusan, mulai dari pusat hingga cabang. Karena itu, diperlukan penyelarasan program, gerak, dan langkah antarstruktur organisasi.
“Sebagai lembaga pengkajian, Lakpesdam berkewajiban memastikan program-program NU berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi organisasi,” tegas Zainal.
Dalam kesempatan tersebut, Zainal juga menyampaikan arahan Ketua PWNU Jawa Tengah agar Lakpesdam secara aktif mendesain dan mengawal penguatan NU sebagai masyarakat sipil.
“Peran ini merujuk pada kiprah NU dalam mengisi ruang-ruang sosial yang belum atau tidak terjangkau oleh negara,” imbuh Zainal, yang juga dosen Pemikiran Politik Islam di UIN Raden Mas Said Surakarta.
Menurutnya, NU memiliki kemandirian sebagai organisasi masyarakat, namun tetap terbuka untuk bersinergi dengan negara maupun pihak lain tanpa kehilangan daya kritis. Penguatan NU sebagai masyarakat sipil disebut menjadi salah satu agenda strategis PWNU Jawa Tengah dalam dua tahun terakhir dan menjadi tema penting dalam rangkaian Muktamar Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan Lakpesdam selama tiga tahun terakhir.
Sebagai tindak lanjut, PWNU Jawa Tengah memberi mandat kepada Lakpesdam untuk menyusun peta jalan (roadmap) NU sebagai masyarakat sipil di Jawa Tengah.
Forum kader ini menghadirkan Sunaji Zamroni, M.Si, dosen Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, sebagai fasilitator. Dalam pemaparannya, Sunaji mengajak kader NU merefleksikan peran NU sebagai organisasi masyarakat sipil yang selama ini hadir hingga ke pelosok desa melalui layanan keagamaan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan.
“NU sering hadir di ruang-ruang sosial yang tidak mampu dijangkau negara maupun swasta. Tantangannya adalah bagaimana praktik-praktik tersebut direfleksikan, didokumentasikan, dan dikembangkan menjadi pengetahuan,” ujar Sunaji. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan pemikiran kritis berbasis Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) dalam membaca realitas sosial.
Dalam forum ini, peserta saling berbagi pengalaman terkait berbagai praktik baik yang telah dijalankan di daerah masing-masing. Beberapa contoh yang dibahas antara lain pengembangan Bank NU, program pesantren ramah santri, penguatan ekonomi warga NU melalui unit usaha MWC, hingga tradisi sosial-keagamaan seperti merti desa.
Selain itu, forum juga menyoroti isu-isu penting seperti transparansi pengelolaan ekonomi organisasi, mitigasi kekerasan di pesantren, serta tantangan menjaga ruh khidmah di tengah penguatan kelembagaan ekonomi NU.
Diskusi berlangsung dalam format anjangsana dan world café, di mana peserta berdiskusi secara berkelompok, saling mengkritisi program, dan merumuskan pembelajaran bersama. Melalui metode ini, diharapkan pengalaman praktis kader di tingkat cabang, MWC, hingga ranting dapat diolah menjadi pengetahuan berbasis praktik (practical knowledge), pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan kebijakan sebagai dasar evidence-based policy NU.
Dr. Khasan Ubaidillah, Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, menegaskan bahwa forum ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana.
“Penguatan NU sebagai masyarakat sipil harus terwujud dalam program-program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Forum ini menjadi ruang penting untuk merumuskan arah tersebut,” ujarnya.
Hasil dan rekomendasi Forum Kader NU Jawa Tengah ke-6 ini rencananya akan dibawa dan didiskusikan lebih lanjut dalam Muktamar Ilmu Pengetahuan yang dijadwalkan berlangsung di Kudus dalam beberapa bulan mendatang.
